Pendidikan

Beranda Pendidikan
Kata Mendikbud Soal Belajar 8 Jam Sehari

Kata Mendikbud Soal Kebijakan Belajar 8 Jam Sehari

Foto: shutterstock Cirebontrust.com - Seperti diketahui, Menteri Pendidikan Muhadjir Effendy menentukan kebijakan delapan jam belajar dengan lima hari sekolah yang akan diterapkan pemerintah pada tahun...
Sebanyak 148.066 Peserta Lolos SBMPTN Tahun Ini

Sebanyak 148.066 Peserta Lolos SBMPTN Tahun Ini

Foto: shutterstock Cirebontrust.com - Dikutip dari laman Tempo.co, Selasa (13/6/2017), Menteri Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi M Nasir mengumumkan sebanyak 148.066 peserta lolos Seleksi...
PKB-Kuningan

PKB Kuningan Tolak Kebijakan Fullday School dari Kemendikbud

Kuningantrust.com – Ketua DPC PKB Kuningan H Ujang Kosasih menolak keras program pendidikan sehari penuh atau Full Day School. Pasalnya, kebijakan Full day itu...
sekolah

Kebijakan Mendikbud Soal “5 Hari sekolah” Tuai Protes, Ini Alasannya

Ilustrasi Majalengkatrust.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M. Ap, mengemukakan gagasan untuk memberlakukan kebijakan lima hari sekolah yang akan...
Kenapa Kebijakan Aturan Sekolah Mendikbud Dinilai Langgar UU? Foto: shutterstock Cirebontrust.com - Dilansir dari laman Merdeka.com, Senin (12/6/2017), menurut Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto menilai kebijakan lima hari delapan jam belajar di sekolah yang digagas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy berpeluang melanggar sejumlah undang-undang. Kebijakan baru tersebut berpeluang bertentangan dengan Pasal 51 Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang selama ini cukup demokratis dan memandirikan satuan-satuan pendidikan. Pasal tersebut berbunyi "Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah". "Dengan Pasal tersebut, maka satuan pendidikan memiliki kemandirian untuk mengembangkan pilihan model sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kesiapan masing-masing sekolah atau madrasah," tuturnya. Kebijakan lima hari delapan jam belajar di sekolah juga berpotensi bertentangan dengan Pasal 35 Undang-undang Guru dan Dosen. Ayat (1) Pasal tersebut berbunyi "Beban kerja guru mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan". Sedangkan Ayat (2) berbunyi "Beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu". "Dengan kebijakan baru lima hari delapan jam belajar di sekolah, guru berpeluang besar mengajar melampaui jumlah jam mengajar di sekolah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut," katanya. Karena itu, KPAI meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar mengkaji kembali rencana kebijakan tersebut. Menurut Susanto, membangun sistem pendidikan harus menyeluruh. Pendidikan harus memperkuat sistem layanan pendidikan di sekolah dan peran keluarga dalam pengasuhan atau pendidikan sebagai sekolah pertama bagi anak serta keterlibatan masyarakat. Menurutntya, anak yang menjadi pelaku tindakan menyimpang bukan karena kekurangan jam belajar di sekolah. Yang perlu dilakukan adalah mengevaluasi layanan pendidikan di sekolah, memperkuat peran keluarga dan memastikan keterlibatan lingkungan sosial. (SW)

Kenapa Kebijakan Aturan Sekolah Mendikbud Dinilai Langgar UU?

Foto: shutterstock Cirebontrust.com - Dilansir dari laman Merdeka.com, Senin (12/6/2017), menurut Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto menilai kebijakan lima hari delapan jam...

Anggota Polsek Argapura Mengajar Mengaji Alquran di Bulan Ramadan

Majalengkatrust.com - Bhabinkamtibmas Desa Sukasari Kaler, dari Polsek Argapura melaksanakan kegiatan mengajar Anak-anak Mengaji Alquran di Mesjid Nurul Huda, untuk menciptakan pelayanan di bulan...
Sekda Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa meminta pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak mengambil cuti tambahan untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah/2017. "Saya minta PNS bisa mematuhi aturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang mengimbau tidak mengambil cuti tambahan untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah," kata Iwa Karniwa, di Bandung, Senin. Iwa sudah menerima Surat Edaran Nomor B/21/M.KT.02/2017 untuk Tidak Memberikan Cuti Tahunan Sebelum dan Sesudah Cuti Bersama Idul Fitri 1438 H. Ia mengatakan surat edaran tersebut bertujuan agar PNS dapat memberikan pelayanan optimal sebelum dan sesudah Hari Raya Idul Fitri atau lebaran. "Dan suratnya sudah kami terima dan diteruskan ke seluruh ASN dan non ASN di Pemprov Jabar," kata dia. Pihaknya bisa memahami niat baik dalam surat edaran tersebut agar pelayanan terhadap masyarakat oleh Pemprov Jawa Barat tetap berjalan maksimal dengan dukungan kehadiran PNS yang utuh. "Jadi surat edaran tersebut menekankan cukup cuti bersama, maka seluruh PNS dan non PNS diminta tidak melakukan cuti tambahan," kata dia. Menurut dia, saat Hari Raya Idul Fitri selalu ada keinginan dari PNS untuk menambah waktu silaturahmi dengan mengajukan cuti tambahan. Akan tetapi, lanjut dia, karena dari sisi waktu, maka cuti bersama pun dinilai cukup sehingga diharapkan pada hari pertama masuk setelah cuti bersama seluruh PNS bisa hadir. "Oleh karena itu, diharapkan semua PNS melaksanakan sesuai harapan yang diberikan Kementerian PANRB lewat surat edaran," katanya. Ia mengatakan apabila pada pelaksanaannya masih ada PNS yang membandel, maka pihaknya memastikan akan ada sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. "Tentu ada sanksi, tapi kami harapkan surat edaran ini dipatuhi dan ditindaklanjuti," kata dia.

Krisis Dosen, Jumlah Guru Besar Indonesia Hanya 6 Ribu

Foto: shutterstock Cirebontrust.com - Baru-baru ini dilansir dari Antaranews.com, Senin (5/6/2017), Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) mengungkapkan bahwa Indonesia mengalami krisis dosen karena...

Alumni SMPN 2 Palimanan Angkatan 1990 Bakal Gelar Reuni

Cirebontrust.com - Upaya untuk meningkatkan tali Silaturahmi bersama di antara teman seperjuangan di saat masih duduk di bangku sekolah, alumni SMPN 2 Palimanan yang...
Rektor Ditunjuk Presiden, Akademisi Dinilai Bisa Tertawakan Alasan Mendagri

Rektor Ditunjuk Presiden, Akademisi Dinilai Bisa Tertawakan Alasan Mendagri

Foto: shutterstock Cirebontrust.com - Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa pemerintah berencana menyusun kebijakan pemilihan rektor perguruan tinggi (PT) yang melibatkan rekomendasi...
Perguruan Tinggi Bisa Jadi 'ATM' Parpol Menurut Pengamat

Perguruan Tinggi Bisa Jadi ‘ATM’ Parpol Menurut Pengamat

Foto: shutterstock Cirebontrust.com - Terkait dengan kebijakan penunjukan rektor oleh presiden, menurut pengamat hukum, Muchtar Effendi Harahap dikutip dari Republika.co.id, Jumat (2/6/2017), menilai kebijakan tersebut...

TERKINI

TERPOPULER